Archive for the ‘Finance’

  • PRESIDENTIAL LECTURE: SBY Akui Demokrasi Berekses Negatif Bagi Dunia Usaha
    JAKARTA—Demokrasi Indonesia masih menimbulkan banyak dampak negatif yang mengganggu dunia usaha dan pematangan Demokrasi membutuhkan waktu 5 tahun atau 3 periode kepresidenan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui dalam sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia timbul permasalahan seperti konflik komunal dan kekerasan horizontal yang mengganggu iklim investasi...
    published on January 15th, 2013 at 14:50
  • BISNIS TIKET ONLINE: Peluang masih terbuka lebar
    JAKARTA—Bisnis penyedia jasa tiket online dinilai masih potensial dan terus tumbuh seiring tren mobile yang berkembang di masyarakat. Penyedia jasa ini dituntut menyediakan kemudahan bagi konsumen demi menjaga pertumbuhan bisnisnya. COO Tiket.com Natali Ardianto mengatakan bisnis semacam ini sudah berkembang lama. Penyedia jasa ini biasanya menyediakan berbagai kebutuhan...
    published on January 15th, 2013 at 12:51
  • KEGIATAN K3: Harus Penuhi Tuntutan Pasar Internasional
    AKARTA—Kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor industri harus memenuhi tuntutan pasar internasional, terutama untuk negara-negara maju. Hal itu dikarenakan pasar mancanegara memiliki persyaratan untuk suatu produk barang atau jasa, seperti ISO (The International Organization for Standardization) dan OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment...
    published on January 15th, 2013 at 12:00
  • KECELAKAAN KERJA: ILO Laporkan Kasus Di RI Terbilang Tinggi
    JAKARTA—International Labour Organization menyatakan tingkat keparahan dari kecelakaan kerja di Indonesia cukup tinggi, karena setiap 100.000 orang pekerja yang mengalami kecelakaan, ternyata ada sekitar 20 orang kondisinya fatal. Belum lagi untuk kerugian akibat kecelakaan kerja di negara-negara berkembang yang juga tinggi, yakni mencapai 4% dari GNP (gross national...
    published on January 15th, 2013 at 11:26
  • MONETER: 6 RUU Sektor keuangan masuk prolegnas 2013
    JAKARTA: Pemerintah dan Komisi XI DPR akan membahas enam rancangan undang-undang (RUU) sektor keuangan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Namun, pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan mendapat resistensi dari anggota parlemen. Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan dari 10 RUU, pemerintah dan Badan Legislasi DPR sepakat untuk...
    published on January 15th, 2013 at 06:05
  • SETORAN PAJAK: 2013, Penerimaan sektor tambang dan migas digenjot
    JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak berharap efektivitas penarikan setoran pajak di Kantor Pelayanan Pajak khusus tambang dan migas dapat lebih optimal pada 2013. Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan KPP pertambangan dan migas belum mampu berjalan optimal pada 2012. Fuad mengakui dibutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk menjalankan KPP pertambangan dan migas dengan...
    published on January 15th, 2013 at 03:16
  • APBN 2013: Ambil langkah aman, pemerintah pakai asumsi makro
    JAKARTA: Outlook perekonomian 2013 yang dilakukan pemerintah menempatkan asumsi makro dalam APBN 2013 sebagai batas-batas paling optimis. Dari tujuh indikator asumsi makro yang ada, hanya indikator Suku Bunga SBI/SPN 3 bulan saja yang diperkirakan masih bisa sesuai asumsi makro dalam APBN 2013. Keenam indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi,...
    published on January 15th, 2013 at 01:53
  • PAJAK: Target pendapatan 2013 dipatok naik 24,79%
    JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak 2013 yang ditargetkan sebesar Rp1.042,32 triliun atau meningkat 24,79% dari realisasi setoran pajak pada 2012. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengakui untuk mengejar pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 24,79% pada 2013 adalah hal yang berat. Pasalnya,...
    published on January 15th, 2013 at 01:36
  • KOPERASI: Usaha simpan pinjam rentan manipulasi
    JAKARTA: Dewan Koperasi Indonesia meminta pemerintah dan pihak terkait mewaspadai oknum melakukan manipulasi terhadap eksistensi koperasi simpan pinjam terkait lahirnya Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Teguh Boediyana, Ketua Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), mengatakan kelahiran Undang-undang perkoperasian terbaru tersebut sangat memungkinkan...
    published on January 15th, 2013 at 01:19
  • UPAH BURUH: Penangguhan kenaikan tak bisa ditetapkan per sektor
    JAKARTA: Kalangan buruh menilai pemenuhan upah minimum provinsi akan mendorong peningkatan konsumsi di masyarakat dan kondisi itu baik bagi pertumbuhan ekonomi. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timbul Siregar menilai pemenuhan upah minimum provinsi bisa mendorong peningkatan konsumsi. “Bila buruh punya daya beli maka akan ada peningkatkan...
    published on January 14th, 2013 at 23:55