ArsipBerita.com

DANA kompensasi penaikan harga BBM untuk transportasi umum yang sudah dianggarkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp4,8 triliun sebaiknya sebagian dialihkan untuk program konversi bahan bakar gas (BBG).

Hal itu diusulkan pengamat transportasi Djoko Setijowarno. “Di samping revitalisasi atau peremajaan, konversi dari BBM ke BBG bagi angkutan umum akan menekan biaya subsidi bahan bakar,” ujarnya, Kamis (5/4).

Menurut Djoko, pengalihan penggunaan BBM ke BBG di sektor transportasi darat tidak bisa ditunda kembali. “Paling mudah di angkutan umum, lakukan revisi dengan membuat angkutan umum senyaman kendaraan pribadi,” kilahnya.

Lebih lanjut ia menyatakan program itu tentunya termasuk untuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). “Kalau tidak ada, mau diisi di mana bahan bakarnya,” jelasnya.

Program konversi itu sangat masuk akal karena cadangan bahan bakar gas dalam negeri mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Namun, ia mengingatkan pemerintah harus serius dalam menerapkan program ini.

“Jangan terulang seperti masa lalu, ketika pengusaha angkutan umum sudah menggunakan BBG, pemerintah malah tidak serius. Misalnya, kasus transportasi pada bus Trans-Jakarta dan bajaj,” ungkap Djoko.


250 ribu unit

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso menyatakan pada dasarnya dana kompensasi itu untuk menekan penaikan tarif transportasi umum. Di sisi lain, anggaran tersebut untuk melindungi pengusaha angkutan umum.

“Untuk konversi dari BBM ke BBB ditangani langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Perindustrian. Kementerian Perhubungan mendukung dengan memberikan data operasional,” ujarnya.

Menurut dia, Kementerian Perindustrian telah memproyeksikan sekitar 250 ribu unit berikut proses pemasangan pada tahap awal untuk angkutan umum. “Skema tetap kami siapkan sambil memperbaiki regulasi. Ini semua untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”

Semula, pemerintah menganggarkan subsidi transportasi umum Rp4,8 triliun untuk menekan kenaikan tarif serta melindungi pengusaha angkutan umum tidak gulung tikar akibat dampak penaikan harga BBM. Namun, penaikan itu batal dari rencana semula pada 1 April 2012.

Subsidi itu terdiri dari Rp1,87 triliun untuk pemeliharaan angkutan umum seperti pembelian suku cadang, oli, kampas rem, dan ban. Kemudian dana Rp1,76 triliun berupa fasilitas pembebasan bunga pinjaman dan Rp1 triliun untuk pemberian fasilitas reimburse pajak kendaraan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Satya W Yudha menyatakan realokasi itu bisa dibicarakan dengan banggar. “Realokasi bisa langsung ke banggar, kecuali mengubah sesuatu yang ditetapkan komisi, baru harus ke komisi dulu,” katanya.

Namun, Satya meminta pemerintah tidak buru-buru merealokasi anggaran kompensasi tersebut karena indikator penaikan harga BBM subsidi, yaitu harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) tidak dapat diperkirakan perubahannya.

Karena, katanya, jika telanjur direalokasi, pemerintah tidak memiliki anggaran kompensasi ketika terjadi penaikan harga BBM subsidi. “Jika duitnya direalokasi, kemudian pada Juli tiba-tiba harga BBM naik, nanti duit kompensasinya diambil dari mana?” ujarnya.(*/X-5)