ArsipBerita.com

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan proses penyusunan APBN antara pemerintah dan DPR ke depan tidak berlarut-larut dan panjang, karena menjadi titik pangkal terjadinya korupsi.

Saat pidato kenegaraan pengantar RAPBN 2013 dan Nota Keuangan, Yudhoyono mengatakan pemerintah bersama DPR perlu mendudukkan kembali secara benar kewenangan, tugas, dan fungsi pemerintah, dan sejauh mana kewenangan, fungsi, dan tugas DPR dalam sistem penganggaran itu.

Berbagai kasus korupsi yang terjadi seringkali berkaitan dengan sejauh mana keterlibatan kedua belah pihak dalam proses penganggaran tersebut.

“Proses pembahasan anggaran yang panjang dan berlarut-larut dapat menimbulkan penyimpangan, seperti korupsi yang melibatkan kedua pihak baik elemen DPR maupun pemerintah pusat dan daerah,” katanya di Gedung DPR Kamis (16/8/2012) malam.

Yudhoyono juga mengajak para anggota dewan dan pihak terkait untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari setiap rupiah alokasi anggaran negara untuk kemakmuran rakyat.

Presiden juga meminta lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP dan aparat pengawasan internal pemerintah terus mengawasi penggunaan anggaran dengan cermat, baik di pusat maupun di daerah.

“Mari kita gunakan anggaran negara ini dengan tepat dan benar,” ujarnya. (spr)