JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua I Pengurus Harian Majelis Jemaat (PHMJ) GPIB Immanuel Wa Taulo mengatakan, restorasi GPIB Immanuel masih membutuhkan dana yang besar. Selama ini, pihak gereja telah berupaya menghimpun dana melalui kolekte setiap pelaksanaan ibadah Minggu, termasuk pada ibadah Natal tahun ini.

"Kita sudah lakukan penggalangan dana lewat kolekte sejak tahun 2007. Belum ada action lain. Dari tahun 2007, yang terkumpul baru Rp 1,4 miliar," kata Taulo kepada Kompas.com, di GPIB Immanuel, Jakarta Pusat, Minggu (25/12/2011).

Total yang dibutuhkan sekitar Rp 12 milliar. Jumlah 1,4 miliar baru cukup untuk memperbaiki kubah, yang sekarang sudah berjalan

Ia mengungkapkan, jumlah dana yang terkumpul tersebut jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk merestorasi gereja. "Total yang dibutuhkan sekitar Rp 12 milliar. Jumlah 1,4 miliar baru cukup untuk memperbaiki kubah, yang sekarang sudah berjalan," katanya.

Hingga saat ini, pihak GPIB Immanuel masih membutuhkan bantuan dan dukungan dana dari pemerintah. Namun, menurut WA Taulo, berdasarkan pertemuan pada 24 Agustus 2010, pemerintah menyatakan tidak bisa membantu restorasi GPIB Immanuel.

Sementara, saat berkunjung ke Gereja Immanuel, Sabtu (24/12/2011) malam kemarin, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memberikan sumbangan Rp 50 juta. 

WA Taulo mengungkapkan, Natal ini diharapkan menjadi momen pembaharuan, bukan hanya bagi umat, tetapi juga bagi gereja. Salah satu harapan yang muncul adalah restorasi gereja yang bisa cepat terlaksana.

"Semoga ada pihak-pihak yang tergerak untuk berpartisipasi. Sebab, gereja ini merupakan cagar budaya," ujarnya.

JAKARTA; Menko Perekonomian Hatta Rajasa minta gubernur, bupati dan jajarannya termasuk DPRD buka konektivitas infrastruktur untuk percepat perkembangan pariwisata.

“Harus ada akselarasi karena pemerintah investasikan Rp 4000 triliun untuk mengimplementasikan masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I). Targetnya pada 2014 masalah hambatan konektivitas ini sudah teratasi,” kata Hatta ketika membuka Konfrensi Pariwisata Nasional 2011, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, hari ini.

Pemerintah prioritaskan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi karena itu prioritas pd Parekraf karena sektor ini di dunia sudah menyerap 75 juta tenaga kerja. Di Indonesiapun setiap kedatangan satu wisman bisa menyerap 1,5 kali tenaga kerja.

“Itu sebabnya para pemimpin daerah tidak cukup hanya sadar wisata tapi harus punya demam wisata karena damapak berganda aktivitas pariwisata sangat luas untuk percepatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian daerah,” kata Hatta Rajasa.

Masalah konektivitas terutama lewat udara tengah di genjot. Pihaknya berharap semua bandara internasional minimal tahun 2012 sudah bisa melayani penerbangan point to point.

“Jadi kalau dari Banjarmasin mau ke Balikpapan bisa langsung tidak perlu ke Jakarta dulu lagi,” jelasnya.

Peluang daerah untuk mengembangkan pariwisata besar. Di sisi lain sedikitnya ada 8-9 juta kelas menengah baru tumbuh tiap tahun.

Itulah sebabnya pembangunan pariwisata daerah terutama di Indonesia Timur agar dipacu sehingga 2025 Indonesia muncul sebagai emerging country dan negara berbasis tekhnologi.

“Sekarang apapun yang menghambat pariwisata segera cari solusinya dan jangan di tunda-tunda. Akhir tahun ini pertumbuhan enonomi tumbuh mantap 6,5% dan target kunjungan wisman optimistis tercapai,” ujarnya.

Posisi Oktober 2011 pariwisata sudah menarik kunjungan 6,5 juta orang sehingga pemerintah optimistis target 7,5 juta tercapai karena Desember adalah musim liburan. (faa)

MEXICO CITY Menteri Dalam Negeri, Francisco Blake Mora, tewas dalam kecelakaan helikopter dekat Kota Meksiko City. Helikopter jatuh saat terbang ke Cuernavaca di negara bagian Morelos untuk menghadiri pertemuan jaksa.

Semua delapan orang yang terbang dilaporkan tewas. Presiden Felipe Calderon mengatakan, penyebab kecelakaan diduga akibat cuaca buruk.

Sebelum jatuh helikopter dilaporkan sempat hilang. Sejumlah media Meksiko melaporkan awan gelap memang menggelayuti kota saat peristiwa terjadi.

“Sangat disayangkan menteri dalam negeri, asistennya dan kru helikopter ditemukan meninggal,” kata juru bicara pemerintah Alejandra Sota.

Wakil Menteri Dalam Negeri Felipe Zamora Castro dan kepala media Jose Alfredo Garcia Medina juga tewas dalam kecelakaan bersama pejabat pemerintah lainnya dan kru angkat udara, kata Sota.

Televisi Meksiko menayangkan reruntuhan helikopter bertebaran di sepanjang sisi bukit.

Sota mengatakan, helikopter jatuh di kawasan Xochimilco, bagian selatan Meksiko City.

“Kondisi awan saat itu tentu membuat Anda berpikir tentang kemungkinan penyebab sebuah kecelakaan,” kata Presiden Calderon dalam sebuah pidato televisi.

Dia mengatakan, sebuah penyelidikan menyeluruh atas kecelakaan itu segera dilakukan dan membatalkan perjalanan ke Hawaii dalam rangka forum Kerja sama Ekonomi Asia-Pacific (APEC).

Presiden Barack Obama telah menyatakan rasa belasungkawa atas kematian Mora.

“Obama menyatakan tetap berkomitmen untuk menjalin hubungan erat antara AS dan Meksiko di waktu yang sulit,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Ben Rhodes.

Pejuang perang narkoba
Blake Mora, 45, menjabat posisi menteri tahun lalu dan dikenal sebagai tokoh penting dalam perang melawan kartel narkoba.

Dia adalah tokoh senior di kabinet Meksiko yang bertanggung jawab atas masalah dalam negeri dan keamanan.

Blake adalah menteri dalam negeri ke-empat di pemerintahan Calderon. Salah satu pendahulunya, Juan Camilo Mourino, juga tewas dalam kecelakaan pesawat di Meksiko City tiga tahun lalu.

Karir politik Blake dimulai di kota perbatasan Tijuana di pertengahan tahun 1990an.

Dia juga pernah menjadi anggota kongres federal dari Partai Aksi Nasional pimpinan Calderon.

Dia memiliki reputasi sebagai tokoh garis keras di Meksiko terkait perang melawan kartel narkoba.

Blake Mora seringkali bepergian ke sejumlah kota yang terimbas dengan kartel seperti Veracruz dan Ciudad Juarez, untuk membantu kordinasi dengan respon pemerintah.

Lebih dari 40.00 orang dilaporkan tewas dalam kekerasan narkoba sejak Presiden Calderon mengirimkan pasukan untuk melawan kartel pada tahun 2006.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Kehutanan menyatakan fokus menyelamatkan satwa yang dilindungi dalam penyelesaian masalah pengelolaan Kebun Binatang Surabaya di Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya harus segera melengkapi persyaratan proposal dan menyiapkan rencana tata ruang dan tata kelola Kebun Binatang Surabaya yang akan berumur 95 tahun ini.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut Darori di Jakarta, Rabu (9/11/2011).

Saat ini, pemerintah tengah mencari pengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang berdiri di atas aset Pemerintah Kota Surabaya. Kebun Binatang Surabaya sudah rusak dan sudah tidak memenuhi syarat karena bangunan kandangnya saja sudah hampir 100 tahun belum pernah berubah. "Kami hanya memerhatikan ketaatan konservasi satwa dan tidak mengurusi soal lokasi," ujarnya.

Seekor komodo berusia 20 tahun yang lahir di KBS ditemukan mati di atas batu, Selasa (8/11) lalu. Konflik pengelolaan KBS yang belum juga usai membuat satwa-satwa hidup dalam konsidi memprihatinkan.

Wali Kota Surabaya memang telah mengajukan proposal pengelolaan KBS. Namun, proposal semestinya diajukan badan usaha calon pengelola KBS, misalnya badan usaha milik daerah, sehingga harus dibenahi dalam tiga bulan.

Proposal harus dilengkapi surat rekomendasi wali kota, rekomendasi kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, berita acara persiapan teknis dari BKSDA Jatim, dan hasil kajian lingkungan.

Pemohon juga harus melampirkan surat izin tempat usaha atas nama pemohon, salinan nomor pokok wajib pajak (NPWP), akta pendirian badan usaha, sampai kartu tanda penduduk pemohon.

Menurut Darori, selain karena faktor alam, satwa KBS bisa mati apabila tidak ada upaya untuk segera membenahi manajemen persoalan. Calon pengelola harus mampu membangun kandang yang bersih dan tidak melebihi kapasitas.

Calon pengelola harus mampu membangun kandang baru yang sehat dan bersih setelah sebelumnya menyiapkan lokasi penampungan sementara koleksi satwa yang ada. Tim kesehatan akan memeriksa satwa, yang sakit diobati dan yang mengidap penyakit menular harus dimusnahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahasiswa Universitas Islam Jakarta (UIJ) melakukan unjuk rasa di depan kampus di Jalan Balai Rakyat, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (9/11/2011). Selain berorasi mengeritik pemerintahan SBY-Boediono, mereka juga melakukan pembakaran ban dan mencorat-coret jalan.

"Tujuan aksi masih sama, menuntut rezim SBY-Boediono segera turun karena tidak mampu mengurus negara ini," kata Achoy, humas aksi kepada Kompas.com.

Dalam orasinya, mahasiswa mengungkapkan sejumlah masalah yang menjadi keprihatinan mereka sekaligus indikator kegagalan SBY-Boediono. Di antaranya, mereka menilai rezim ini tak mampu menyelesaikan masalah politik-keamanan yang muncul di negeri ini.

"Di Papua dan di Ambon terjadi kerusuhan. Tapi SBY terlihat diam dan kesannya lamban dalam menyelesaikan masalah. Ini tanda rezim ini tak becus memerintah," teriak salah seorang orator.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB ini dijaga ketat aparat kepolisian. Tiga kendaraan kepolisian tampak terparkir di depan UIJ

Aksi kali ini menurut Achoy dilaksanakan serentak di sejumlah kampus yang menjadi anggota Jaringan Kampus (Jarkam).

Selain di UIJ, aksi serupa dilakukan di Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Negeri Jakarta dan beberapa anggota Jarkam lainnya.

JAKARTA: Pemerintah akan memaksimalkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah (Pemda) terkait dengan penyerapan APBD.

Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Dedy Masykur Riyadi menuturkan dengan maksimalisasi pemberian penghargaan dan sanksi atas daerah, diharapkan serapan APBD bisa lebih efektif.

“Untuk daerah yang mendapatkan reward, nantinya anggaran yang dialokasikan juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya yang mendapatkan sanksi akan dikurangi. Ke depan langkah ini akan dimaksimalkan agar serapannya lebih besar,” ujarnya, Senin 7 November.

Menurut Dedy, saat ini pelaksanaan sistem reward and punishment atas penggunaan APBD sudah berjalan, namun ke depan akan diperbesar cakupannya.

Fungsi APBD semakin penting dalam pembangunan infrastruktur nasional, lantaran pelaksanaan otonomi daerah. Sebagian besar pembangunan akan dilakukan di daerah, dengan melibatkan pemda.

“Diharapkan agar serapan menjadi lebih efektif. Tidak hanya mengukur pada besaran dana yang terserap, akan tetapi juga penggunaan anggaran di daerah sesuai dengan yang dibutuhkan,” lanjut Dedy.

Tahun depan pemerintah mematok belanja negara sebesar Rp1.435,406 triliun yang terdiri dari pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp
964,997 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp470,409 miliar.

Terkait dengan serapan, pemerintah sebelumnya telah menerapkan evaluasi berbasis kinerja dan bukan serapan terhadap proyek yang dibiayai oleh utang, pada tahun ini.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengungkapkan persiapan untuk pelaksanaan evaluasi berbasis kinerja dilaksanakan lebih cepat.

“Intinya kalau penyerapan utang bagus, hasilnya jalan. Yang ditanyakan adalah dampaknya. Indikatornya adalah dalam lima tahun, proyek yang dilaksanakan sudah mencapai apa. Itu yang akan dievaluasi,” ujarnya baru-baru ini.

Menurut Wismana, pemerintah akan menyempurnakan indicator-indikator penilaian tersebut. Dengan demikian, evaluasi bisa dilakukan secara komprehensif.

Selama ini proyek yang serapan dananya rendah akan dihentikan oleh pemerintah, meskipun proyek tersebut memberikan multiplier effect yang besar.

Dengan evaluasi berbasis kinerja, proyek-proyek yang serapan dananya rendah ada harapan untuk dilanjutkan dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh publik. (ea)